sawah

hilangnya sawah di kabupaten bekasi yang kemudian berubah menjadi perumahan, merupakan bukti ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola dan menentukan pemetaan dan fungsi lahan di kabupaten bekasi. dari tahun 2015 hingga 2017, anggaran belanja barang dan jasa dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Pemkab Bekasi telah menghabiskan dana hinga 150M, padahal daftar belanja gaji pegawai dinas tersebut rata-rata per tahun mencapai 6,2 M, dan menghabiskan anggaran belanja modal pertahun mencapai sebesar 230M. dengan dana sebesar itu, apa yang berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat tani, jika lahan pertanian mereka hilang menjadi rumah yang mereka sendiri tak perlu untuk membelinya.
ini penting untuk dikaji, jika pembangunan perumahan tersebut untuk mendorong ekonomi lokal, yang telihat di lapangan justru tidak demikian, karena, banyaknya perumahan yang tumbuh, tidak meningkatkan pendapatan petanian, perkebunan, dan kehutanan, melainkan tumbuhnya minimarket-minimarket scara bebas. masyarakat lokal yang menjadi karyawan dari minimarket tersebut hanya sebatas kasir dan pramuniaga, bahkan tidak jarang yang menjadi OB, top manajemen tetaplah berasal dari luar daerah tersebut.
maka penting bagi daerah agrikultur untuk menjaga lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. karena jika kita ingin membangun daerah ekonomi dengan potensi hasil perkebunan, pertanian, dan kehutanan, tidak sedikit penghasilan yang bisa dipanen. hanya saja, pemerintah harus siap untuk memfasilitasi kebutuhan para petani, dan pengebun, serta menggali hasil hutan untuk dipasarkan, diolah menjadi komoditas yang siap jual. sehingga, anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya bagi masyarakat pertanian, pekebunan dan perhutanan